Kiai Muda di Meja Perumus Bangsa

Kyai Abdul Wahid Hasyim. (Foto: Dok/Ist).

Portal Demokrasi, Kolom - Nama Wahid Hasyim mungkin kalah tenar dibanding putranya, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yakni seorang yang berhasil menduduki kursi Presiden RI keempat dan dijuluki "Bapak Pluralisme". Tapi justru dari situlah rasa penasaran saya bermula: dari mana Gus Dur mewarisi keberaniannya membela kaum minoritas dan merangkul perbedaan? Jawabannya ternyata sudah ada sejak satu generasi sebelumnya, pada sosok sang ayah yang justru duduk sebagai salah satu dari sembilan tokoh perumus dasar negara.

Ketika Panitia Sembilan duduk merumuskan dasar negara pada pertengahan 1945, salah satu kursi diisi oleh seorang kiai yang usianya baru 31 tahun. Dialah KH Abdul Wahid Hasyim, putra pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy'ari, dan Nyai Nafiqah. Ia lahir di Tebuireng, Jombang, pada Jumat Legi, 1 Juni 1914. Dari sepuluh bersaudara, ia anak kelima sekaligus laki-laki pertama, sehingga sejak kecil sudah ditempa untuk meneruskan tongkat estafet keulamaan keluarganya.

Wahid Hasyim bukan kiai yang puas dengan tradisi lama. Pada usia 18 tahun ia dikirim ke Mekkah, ditemani sepupunya, Muhammad Ilyas, yang kelak juga menjadi Menteri Agama. Dua tahun di tanah suci itu bukan cuma dipakai untuk memperdalam ilmu agama, tapi juga bahasa: ia pulang dengan kemampuan berbahasa Arab, Inggris, dan Belanda sekaligus. Bekal itulah yang membuatnya berani membawa gagasan yang di masanya terdengar berani: pesantren perlu mengajarkan ilmu umum, bukan cuma kitab kuning. Ia mendirikan Madrasah Nizhamiyah di Tebuireng, tempat pelajaran agama dan pelajaran umum berjalan berdampingan hampir seimbang. Banyak kiai sepuh mengernyitkan dahi melihat pembaruan ini, tapi Wahid Hasyim jalan terus.

Kiprahnya di panggung nasional dimulai lewat organisasi. Ia memimpin Ma'arif NU pada 1938, lalu menjadi tokoh penting di Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang kemudian berkembang menjadi Masyumi, dengan dirinya sebagai wakil ketua mendampingi KH Masykur. Dari sinilah namanya makin dikenal di kalangan pergerakan, hingga ia diikutsertakan dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Puncaknya, ketika sembilan tokoh—termasuk Soekarno dan Hatta—ditugaskan merumuskan dasar negara, Wahid Hasyim menjadi salah satu wakil dari kalangan Islam, mendampingi Kahar Muzakir dan Agus Salim. Dari perundingan panjang dan alot itu lahir Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, cikal bakal Pancasila. Peran Wahid Hasyim di sini bukan sekadar hadir: ia dikenal sebagai penjembatan antara kubu Islam dan kubu nasionalis yang sempat berseberangan soal rumusan sila pertama, hingga akhirnya disepakati kalimat yang kita kenal sekarang dalam Pembukaan UUD 1945.

Setelah kemerdekaan, kiprahnya berlanjut di pemerintahan. Ia dua kali menjabat Menteri Agama pada periode 1949 hingga 1952, dan berperan besar meletakkan fondasi Kementerian Agama sebagai lembaga negara yang menaungi urusan keagamaan seluruh rakyat Indonesia—bukan cuma umat Islam. Ia juga sempat menjadi Ketua Umum PBNU pada 1951–1953, jabatan yang ia rebut bukan lewat warisan nama besar ayahnya, melainkan lewat konsistensi mengabdi bertahun-tahun di organisasi tersebut.

Sayangnya, perjalanan kiai muda ini terhenti mendadak. Pada 19 April 1953, dalam usia baru 39 tahun, Wahid Hasyim meninggal akibat kecelakaan mobil. Kabar duka menyebar lewat siaran radio, dan menurut catatan sejarawan A. Khairul Anam, masyarakat berjajar sepanjang jalan dari Surabaya hingga Jombang untuk melepas jenazahnya, sampai-sampai rombongan sulit bergerak karena warga terus meminta berhenti agar bisa menyalatkan jenazah di masjid setempat. Bukan karena ia pernah jadi menteri, tapi karena kedekatan batin masyarakat dengan sosok yang mereka anggap merakyat.

Dari rahim keluarganya, semangat itu menurun. Putranya, Gus Dur, kelak juga menjadi tokoh bangsa yang konsisten membela hak kaum minoritas. Bila Wahid Hasyim meletakkan fondasi kerukunan beragama lewat kelembagaan negara, Gus Dur meneruskannya lewat pemikiran dan keteladanan hidup sehari-hari. Dua generasi, satu benang merah: keyakinan bahwa agama dan kebangsaan bisa berjalan berdampingan, bukan saling menegasikan.

Referensi:

• Redaksi NU Online. (2026). Islam Demokratis ala KH Abdul Wahid Hasyim. Diakses dari https://nu.or.id/tokoh/islam-demokratis-ala-kh-abdul-wahid-hasyim-4enMx
• Anam, A.K. 19 April, Mengenang KH Abdul Wahid Hasyim. NU Online. Diakses dari https://nu.or.id/fragmen/19-april-mengenang-kh-abdul-wahid-hasyim-33cCt
• Redaksi Tirto.id. Biografi KH Abdul Wahid Hasyim dan Perannya dalam Kemerdekaan. Diakses dari https://tirto.id/biografi-kh-abdul-wahid-hasyim-dan-perannya-dalam-kemerdekaan-gRcp
• Syahriman, A. & Mulyana, A. Peranan KH. Abdul Wahid Hasyim dalam Pemerintahan Indonesia Tahun 1945–1953. ejournal.upi.edu. Diakses dari https://ejournal.upi.edu/index.php/factum/article/download/20113/10193
• Redaksi NU Online. Dari Pesantren untuk Bangsa. Diakses dari https://nu.or.id/tokoh/dari-pesantren-untuk-bangsa-Z3INE

*) Penulis adalah Nur Zahrotun Ainiyah, mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.