Portal Demokrasi, Surabaya – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 118 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (UPNVJT) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendaftaran sertifikat halal serta Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Ketintang, Surabaya, pada Kamis (10/07/2025).
Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya. Dalam penyampaian materinya, beliau menjelaskan pentingnya sertifikat halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM, serta urgensi NIB sebagai legalitas usaha yang mendukung pengembangan dan akses permodalan.
“Dengan memiliki NIB dan sertifikat halal, UMKM akan lebih mudah mengurus izin usaha lainnya, meningkatkan profesionalitas, dan mempermudah distribusi produk ke pasar yang lebih luas,” ujar Bagus Pranata di hadapan para peserta sosialisasi.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kelurahan setempat tersebut diikuti dengan antusias oleh para pelaku UMKM, khususnya penjual makanan, kerajinan, dan produk rumahan lainnya. Peserta juga langsung dibimbing untuk mendaftarkan NIB secara online dengan pendampingan tim KKN serta pihak Dinkopdag Surabaya.
“Terima kasih kepada mahasiswa KKN UPNVJT dan Dinkopdag Surabaya yang sudah mengadakan kegiatan ini, karena kami jadi tahu cara mengurus sertifikat halal dan NIB untuk usaha kami,” ungkap salah satu peserta, Ibu Yenny, penjual kedai makanan di Ketintang.
“Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja utama dari kelompok kami yang tujuannya adalah membantu pelaku UMKM di wilayah Ketintang agar lebih berkembang dan memiliki daya saing. Saya berharap sosialisasi dan pendampingan pendaftaran ini mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap Samuel Jhuliant, ketua KKN kelompok 118 UPNVJT.
Melalui
kegiatan ini, mahasiswa KKN Kelompok 118 berharap semakin banyak pelaku UMKM di
Kelurahan Ketintang yang memiliki legalitas usaha resmi dan mampu meningkatkan
kualitas produk mereka sesuai standar pemerintah.
