Pernyataan Wakil Menteri Agama RI (muhammad Syafii) yang menargetkan gaji guru baik negeri maupun swasta minimal Rp2 juta pada tahun 2027 layak mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan para pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Wacana ini bukan hanya soal nominal, tapi merupakan bentuk pengakuan negara terhadap jasa dan perjuangan para guru, khususnya guru swasta yang selama ini termarjinalkan dalam aspek kesejahteraan.
Kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa hingga hari ini masih banyak guru honorer dan guru swasta yang menerima gaji jauh di bawah UMR, bahkan hanya berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp800 ribu per bulan. Jumlah ini tentu sangat jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, apalagi jika guru tersebut memiliki tanggungan keluarga. Sebagai seseorang yang telah lama berkecimpung dalam perjuangan guru honorer, saya menyambut baik wacana ini sebagai bentuk pengakuan negara atas kontribusi nyata para pendidik di lapangan, yang selama ini kerap diabaikan. Ujar Khoirul Ulum ketua umum hmi cabang ciputat dan Founder Katalisator Pendidikan Indonesia.
Target Rp2 juta tentu belum ideal, namun patut dilihat sebagai langkah awal yang progresif dan realistis. Pemerintah melalui Kementerian Agama perlu segera menyusun roadmap yang jelas dan transparan, termasuk reformasi sistem honorarium guru madrasah swasta, penyesuaian anggaran BOS dan BOSDA, serta peningkatan kerjasama dengan yayasan pendidikan.
Selain itu, regulasi penggajian guru swasta juga harus diperkuat agar tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan yayasan. Negara tidak boleh lepas tangan hanya karena status “swasta” melekat pada lembaga pendidikan. Para guru tetaplah aset bangsa yang harus dijaga martabat dan kesejahteraannya.
"Kami percaya, memperbaiki kesejahteraan guru adalah investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa. Dengan guru yang lebih sejahtera, akan lahir generasi yang lebih cerdas, berintegritas, dan siap bersaing secara global." Khoirul ulum
Pernyataan Wamenag ini adalah momentum. Jangan sampai hanya berhenti sebagai wacana. Sudah waktunya negara hadir secara adil untuk seluruh guru, tanpa diskriminasi status lembaga.
