Akademisi Bisnis: Pembekuan Rekening Koordinator AMPB oleh Bank Mandiri Kebijakan Gegabah, Picu Nasabah Cabut Dana
 |
| Nakaura Minsoo menyoroti pentingnya menjaga independensi perbankan dari intervensi kekuasaan di tengah polemik pembekuan rekening Bank Mandiri. |
Portal Demokrasi, Jakarta — Polemik pembekuan rekening Bank Mandiri milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, terus menjadi sorotan publik menjelang aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI yang dijadwalkan Kamis (27/8/2026).
Rekening pribadi Botok yang menampung sekitar Rp80,9 juta, gabungan dana pribadi dan donasi masyarakat untuk kebutuhan logistik massa aksi dari Pati, diblokir sejak Jumat (21/8/2026), hanya beberapa hari sebelum demonstrasi digelar.
Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, dalam keterangan tertulisnya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul. Ia menegaskan bahwa pemblokiran merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Hingga kini, pihak bank belum merinci institusi penegak hukum yang mengajukan permintaan tersebut maupun perkara yang melatarbelakanginya.
Langkah ini memicu gelombang kemarahan di media sosial. Sejumlah nasabah menyuarakan kekecewaan, sebagian mengumumkan telah menutup rekening, dan kalangan masyarakat sipil menilai tindakan tersebut berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap industri perbankan nasional.
Menanggapi polemik ini, Nakaura Minsoo, akademisi bisnis yang juga mengaku sebagai nasabah prioritas Bank Mandiri, buka suara saat dihubungi media, Rabu (26/8/2026).
"Ini kebijakan yang gegabah. Membekukan rekening donasi warga yang hendak menyampaikan aspirasi, tanpa transparansi soal dasar hukumnya, itu bukan cuma menyangkut satu orang. Itu menyentuh rasa aman setiap nasabah bahwa dananya tidak akan tiba-tiba dibekukan atas alasan yang tidak jelas," ujar Minsoo.
Ia mengaku telah memindahkan dananya dari Bank Mandiri menyusul insiden tersebut.
"Saya pribadi sudah menutup posisi saya di sana. Dari yang saya amati di lini masa, sentimen ini cukup luas — banyak nasabah lain menyuarakan niat serupa. Belum ada angka resmi soal seberapa besar dampaknya ke bank, tapi kepercayaan itu begitu jatuh, butuh waktu lama untuk pulih," katanya.
Minsoo turut menyoroti dugaan adanya tekanan dari pihak berkuasa di luar proses hukum yang wajar.
"Kalau memang benar ada intervensi dari pemerintah atau kekuasaan yang menyuruh bank meredam suara kritis warga lewat cara seperti ini, Bank Mandiri semestinya berani menolak, dan kalau perlu menempuh jalur hukum untuk melawannya. Independensi sistem keuangan dari tekanan kekuasaan itu prinsip yang harus dijaga — bukan cuma soal reputasi bank, tapi soal kepercayaan investor dan nasabah jangka panjang," tegasnya.
Ia mendesak Bank Mandiri lebih transparan mengungkap dasar hukum di balik pemblokiran, serta mempertimbangkan langkah hukum apabila kelak terbukti ada intervensi di luar kewenangan yang sah.
Hingga artikel ini diturunkan, Bank Mandiri belum memberikan tanggapan lebih lanjut atas desakan tersebut.
Aksi AMPB di depan Gedung DPR/MPR RI tetap berjalan sesuai jadwal, Kamis (27/8/2026).
