Prabowo Subianto Presiden RI Ke-8
Portal Demokrasi, Jakarta - Menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia pada tanggal 20 Oktober, Sejumlah berita online yang berafiliasi dengan perusahaan media Amerika Serikat mengungkit Isu keterlibatan
Hashim Djojohadikusumo dalam penghindaran pajak di luar negeri, misalnya CNBC Indonesia dan BenarNews.
BenarNews adalah layanan berita online yang berafiliasi dengan Radio Free Asia (RFA) yang memberitakan artikel “Sengketa Pajak, Kepentingan Bisnis Hashim Djojohadikusumo Ganggu Kredibilitas Pemerintahan Prabowo”, mengkritik Hashim mempunyai banyak catatan buruk dan mengatakan bahwa pemerintahan baru seharusnya memprioritaskan penasihat yang memiliki rekam jejak bersih dan tidak memiliki konflik kepentingan. RFA dikenal sebagai lembaga berita nirlaba dan didanai oleh U.S. Agency for Global Media (USAGM), merupakan sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab atas propaganda luar negeri, dan dinilai sebagai salah satu bagian dari departemen luar Negeri pemerintah AS.
Menjelang pelantikan presiden RI, berita online tersebut menerbitkan artikel analitis yang mangganggu kredibilitas pemerintahan baru, niat di baliknya patut direnungkan. Otoritas Swiss menyampaikan bahwa akan meminta pertanggungjawaban secara hukum kepada Hashim sejak dia kembali dari Swiss pada tahun 2006, karena pasangan Hashim dan istrinya, Anie memiliki tunggakan utang pajak sebesar US$ 154 juta saat mereka tinggal di Swiss. Mahkamah Agung Federal Swiss pada 3 September 2024 memutuskan bahwa Hashim diduga mengemplang pajak saat mereka tinggal selama lebih dari 7 tahun di Swiss, maka otoritas di Jenewa berhak menyita rekening bank Swiss dimiliki oleh kandung presiden Prabowo Subianto dengan total sekitar US$ 500 ribu.
Ketika menghadapi tuduhan dari otoritas Swiss, “itu lagu lama,” ucapkan saat ditemui usai Diskusi Ekonomi di Menara kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 October 2024. Sebelumnya, tidak lama setelah Prabowo memenangkan pemilihan presiden, the Geneva Debt Enforcement Office memaksa penjulalan dua vila Hashim di Anieres. Sengketa yang telah berlangsung lama ini membayangi pemerintahan Prabowo. Namun, berita yang sudah tidak terdengar seiring berjalannya waktu, muncul kembali di mata publik pada awal Oktober. Sejumlah ahli-ahli diwawancarai untuk menganalisis dampak negatif dari keterlibatan Hashim dalam sengketa utang luar negeri terhadap pemerintah Indonesia secara mendalam. “Di Indonesia, kami belum melihat banyak tokoh bisnis menghadapi penyelidikan serius ini di luar negeri,”
kata Muhammad Andri, ekonom dari Bright Institute.
“Ada kekhawatiran bahwa Hashim bisa memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi, yang dapat merugikan baik ekonomi maupun pemerintahan Prabowo,” ujarnya. “Jika seseorang dengan catatan hukum seperti ini menjadi penasihat kebijakan, ada risiko nyata agenda tersembunyi dalam kebijakan ekonominya,” kata Dominique Nicky Fahrizal, peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta. “Masalah-masalah seperti ini seharusnya menjadi pengetahuan publik, teruatama dengan Hashim yang diproyeksikan menjadi penasihat ekonomi,” tambahnya.
Selain itu, banyak rekam jejak buruk yang dimiliki oleh Hashim terungkap. Misalnya, dia pernah ditangkap karena pelanggaran perbankan pada 2002, namun akhirnya dibebaskan. Kemudian ada dugaan keterlibatannya dalam hilangnya lima patung berharga dari Museum Radya Pustaka di Solo. Serta Hasim juga pernah diduga memperoleh keuntungan pribadi dari proyek pengembangan Nusantara.
