Portal Demokrasi, Jakarta - Lumpur masih basah ketika diskusi berlangsung di hamparan sawah yang baru dibajak, Selasa, 27 Januari 2026. Di tengah para petani, Nakaura Minsoo, yang akrab disapa Mas Min, berdiri tanpa jarak protokoler. Ia memilih mendengar langsung keluhan warga yang selama ini kerap terhenti di tingkat bawah.
Pria kelahiran Tangerang pada 2002 itu
merupakan lulusan Master of Business Administration Universitas Tokyo. Tanpa
pengawalan resmi, ia menyimak persoalan sambil mengamati langsung kondisi lahan
yang menjadi sumber hidup petani.
Seorang petani menunjuk petak sawah di
depannya. Cuaca yang semakin tak menentu serta harga pupuk yang terus merangkak
naik membuat musim tanam penuh risiko.
“Sekarang tanam serba salah. Hujan telat,
bibit mati. Kebanyakan hujan, sawah tenggelam. Tapi harga gabah tidak pernah
ikut naik,” ujarnya.
Kelangkaan pupuk bersubsidi, irigasi yang
rusak, hingga biaya produksi yang menekan keuntungan menjadi tema utama
perbincangan. Para petani mengelilingi diskusi dengan pakaian berlumpur—tanda
percakapan berlangsung di sela kerja.
Pertemuan berjalan hampir setengah jam
tanpa seremoni. Tak ada panggung atau spanduk. Hanya ponsel warga yang merekam
peristiwa itu.
Dari pematang sawah itulah persoalan besar
ketahanan pangan nasional kembali tampak nyata.
Sejumlah pengamat lapangan menilai keluhan
petani seharusnya menjadi alarm keras bagi Kementerian Pertanian Republik
Indonesia dan pemerintah daerah. Persoalan yang muncul dinilai struktural dan
terus berulang tanpa penyelesaian tuntas.
Petani disebut sebagai pahlawan senyap
pangan nasional—menanggung risiko gagal panen, bekerja dari subuh hingga senja,
namun berada di posisi paling rentan dalam rantai ekonomi.
“Kalau biaya produksi terus naik dan harga
hasil panen tidak dilindungi, krisis pangan tinggal menunggu waktu,” kata
seorang warga yang ikut menyimak diskusi.
Dorongan pun menguat agar negara hadir
lebih konkret melalui stabilisasi harga gabah, distribusi pupuk tepat sasaran,
perbaikan irigasi, serta pendampingan teknis berkelanjutan.
Di tengah tekanan perubahan iklim dan
ancaman krisis pangan global, keberpihakan pada petani kecil dinilai bukan lagi
pilihan kebijakan, melainkan keharusan strategis.
Pertemuan sederhana di sawah ini menjadi
pengingat bahwa solusi pangan tak lahir dari ruang rapat ber-AC semata. Negara
dituntut turun ke tanah yang sama—mendengar langsung, memahami nyata, dan
bertindak cepat—agar petani tidak terus berjuang sendirian menjaga perut
bangsa.