Jerat Hukum di Balik Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan (AI): Melindungi Martabat Manusia di Era Digital

Bagus Tri Pamungkas, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)

Ketika Teknologi Mengancam Martabat Manusia

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, belajar, dan memperoleh informasi. Salah satu inovasi yang paling berpengaruh adalah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Teknologi ini membantu berbagai kegiatan, mulai dari layanan kesehatan dan pendidikan hingga administrasi pemerintahan. Namun, manfaat tersebut berjalan berdampingan dengan risiko penyalahgunaan. AI dapat digunakan untuk meniru wajah dan suara seseorang, membuat video palsu, menyebarkan informasi menyesatkan, bahkan menghasilkan gambar intim tanpa persetujuan orang yang menjadi objeknya.

Teknologi manipulasi tersebut sering disebut deepfake. Persoalannya bukan semata-mata bahwa gambar atau suara dapat direkayasa, melainkan akibat nyata yang dapat dialami korban: nama baik rusak, privasi dilanggar, muncul tekanan psikologis, hubungan sosial terganggu, dan seseorang dapat kehilangan pekerjaan atau kesempatan. Konten digital juga mudah disalin dan disebarkan kembali sehingga dampaknya sulit dihentikan. Karena itu, penyalahgunaan AI harus dipandang sebagai persoalan hukum dan perlindungan martabat manusia, bukan sekadar tren teknologi.

Kerangka Hukum Indonesia dan Tantangan Penerapannya

Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan yang dapat menjadi dasar penanganan perbuatan melawan hukum di ruang digital. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur pemrosesan data pribadi dan memberikan dasar perlindungan bagi subjek data. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga memuat ketentuan yang relevan terhadap perbuatan tertentu melalui sistem elektronik. Apabila perbuatan berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis elektronik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjadi instrumen penting. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga dapat relevan apabila unsur tindak pidana pornografi terpenuhi.

Meskipun demikian, penerapan peraturan tersebut harus dilakukan secara cermat. Tidak setiap konten hasil AI otomatis merupakan tindak pidana. Penegak hukum tetap harus menilai perbuatan konkret, unsur delik yang didakwakan, kesalahan pelaku, alat bukti, serta hubungan antara tindakan dan kerugian. Prinsip legalitas mengharuskan seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; hukum pidana tidak boleh diperluas secara serampangan hanya karena suatu tindakan dianggap tidak pantas.

Tantangan lain terletak pada pembuktian. Konten yang beredar mungkin telah mengalami banyak perubahan, diunggah melalui akun anonim, atau disimpan pada layanan lintas negara. Karena itu, pemeriksaan forensik digital, keutuhan berkas, metadata, jejak komunikasi, dan rantai penguasaan barang bukti menjadi penting. Aparat penegak hukum perlu memiliki kapasitas teknis yang memadai agar bukti elektronik dapat dinilai secara bertanggung jawab.

Korban Harus Menjadi Pusat Perlindungan

Dalam kasus deepfake, korban sering kali menanggung beban yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di layar. Seseorang dapat menjadi sasaran ejekan, ancaman, pemerasan, atau penghakiman publik meskipun konten yang beredar sepenuhnya palsu. Korban juga kerap diminta membuktikan bahwa konten tersebut bukan dirinya, sementara penyebarannya terus berlangsung. Situasi ini menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak cukup berhenti pada pencarian dan penghukuman pelaku.

Perlindungan yang efektif perlu mencakup akses pengaduan yang mudah, pendampingan hukum dan psikologis, pengamanan bukti digital, serta mekanisme penanganan dan penurunan konten yang melanggar hukum secara cepat dengan tetap memperhatikan prosedur dan hak para pihak. Platform digital perlu menyediakan saluran pelaporan yang mudah ditemukan dan menindaklanjuti laporan secara transparan. Korban juga perlu diberi informasi mengenai langkah yang dapat ditempuh agar tidak kehilangan bukti ketika berupaya menghapus konten.

Laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) tahun 2025 mengenai penggunaan deepfake untuk menghasilkan gambar intim tanpa persetujuan dan materi eksploitasi seksual anak di ruang siber Indonesia memperlihatkan bahwa persoalan ini membutuhkan perhatian lintas lembaga. Temuan tersebut menegaskan pentingnya kerja sama antara aparat penegak hukum, penyedia layanan digital, pembuat kebijakan, dan organisasi yang mendampingi korban.

Literasi Digital dan Tanggung Jawab Bersama

Penegakan hukum perlu berjalan bersama peningkatan literasi digital. Masyarakat harus membiasakan diri memeriksa sumber informasi, tidak langsung mempercayai video atau rekaman suara yang viral, dan tidak menyebarkan konten yang merendahkan atau mengeksploitasi orang lain. Menggunakan foto, suara, atau identitas seseorang tanpa persetujuan untuk membuat konten yang merugikan bukanlah candaan yang bebas dari konsekuensi.

Tanggung jawab juga tidak hanya berada pada pengguna. Pengembang dan penyelenggara sistem elektronik perlu memperhatikan keamanan, transparansi, serta pencegahan penyalahgunaan sesuai kewajiban hukum yang berlaku. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan kemampuan forensik digital, dan mengevaluasi kecukupan regulasi agar perlindungan tidak tertinggal dari perkembangan teknologi.

Hukum Harus Mengikuti Zaman tanpa Kehilangan Tujuan

Menurut saya, tantangan utama hukum di era AI bukanlah menghentikan inovasi, melainkan memastikan inovasi berjalan dalam batas penghormatan terhadap hak orang lain. Indonesia perlu terus mengkaji pengaturan AI yang lebih komprehensif, termasuk kejelasan tanggung jawab para pihak, transparansi konten sintetis, perlindungan korban, dan prosedur penanganan bukti digital. Pembaruan tersebut harus disusun secara hati-hati agar tidak menghambat pemanfaatan AI yang sah atau membatasi kebebasan berekspresi secara tidak proporsional.

Pada akhirnya, kecanggihan teknologi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan nilai kemanusiaan. Hukum harus memberikan kepastian sekaligus perlindungan yang nyata bagi masyarakat. Ukuran kemajuan bukan hanya seberapa cerdas teknologi yang diciptakan, tetapi juga seberapa mampu manusia dan negara mengendalikan penggunaannya secara bertanggung jawab. Teknologi boleh semakin cerdas, tetapi martabat manusia harus tetap menjadi batas yang tidak boleh dilanggar.

Daftar Pustaka

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2025). Deepfake, Non-Consensual Intimate Image of Women, and Child Sexual Abuse Material: Addressing Artificial Intelligence Misuse to Perpetrate Cybercrime in Indonesia.
https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/indonesia/Deepfake_non-consensual_intimate_material_in_Indonesia_9.2025_EN_WEB.pdf