Diskusi Publik “Building Public Leadership”, Politeknik STIA LAN Jakarta Menghadirkan Prof. Thomas Pepinsky, Ph.D

Politeknik STIA LAN Jakarta menggelar diskusi publik bertajuk “Building Public Leadership”. (Foto: Dok/Ist).

Portal Demokrasi, Jakarta - Politeknik STIA LAN Jakarta menggelar diskusi publik bertajuk “Building Public Leadership” yang membahas “The Urgency of Establishing a School of Public Policy in Indonesia” dengan menghadirkan Prof. Thomas Pepinsky, Ph.D dari Universitas Cornell, Amerika Serikat dipandu Moderator Ratri Istania, Ph.D. Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta juga Inaugural Fellow, Cornell School of Public Policy, 9 Januari 2026. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA. sebagai bentuk komitmen institusi dalam mendorong penguatan kapasitas kepemimpinan public, pada Jumat (9/1) bertempat di Ruang Serbaguna Politeknik STIA LAN Jakarta.

Dalam sambutannya, Prof. Nurliah menjelaskan saat ini kita memasuki tahun 2026, Indonesia dan bahkan dunia berada di persimpangan jalan yang menentukan. Kita hidup di era di mana kemerdekaan formal tidak lagi menjamin kedaulatan yang sebenarnya di mana lembaga-lembaga publik semakin berisiko melayani kepentingan elit daripada kepentingan umum, dan bahasa kemanusiaan seringkali direduksi menjadi retorika diplomatik, bahkan ketika kekerasan, pendudukan, dan genosida terjadi di depan mata kita, disiarkan setiap hari namun tidak ditindaklanjuti secara memadai.

“Ini bukan sekadar krisis politik. Ini adalah krisis administrasi publik dan kebijakan publik. Secara global, bukti menunjukkan bahwa ketika kepemimpinan lemah atau dikuasai, administrasi publik menjadi instrumen konsolidasi elit daripada pelayanan publik,” ujarnya.

Prof. Nurliah menambahkan secara global, bukti menunjukkan bahwa ketika kepemimpinan lemah atau dikuasai, administrasi publik menjadi instrumen konsolidasi elit daripada pelayanan publik. Menurut Oxfam, 1% orang terkaya mengendalikan hampir setengah dari kekayaan global, sementara sistem publik; pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, tetap kekurangan dana atau salah arah di banyak negara. Bank Dunia memperingatkan bahwa penguasaan kebijakan dan kemampuan birokrasi yang lemah merupakan salah satu prediktor terkuat dari ketidaksetaraan yang terus-menerus dan terjadinya erosi demokrasi.

Lebih lanjut Prof. Nurliah menyoroti sekolah kebijakan publik tidak boleh hanya berfungsi sebagai ruang debat untuk keadilan sosial, atau sebagai pabrik makalah kebijakan yang berakhir di rak-rak perpustakaan. Keadilan sosial yang hanya ada dalam publikasi itu rapuh. Yang dibutuhkan Indonesia dan dunia secara mendesak adalah kepemimpinan publik yang lahir dari pendidikan kebijakan dan terbukti dalam tindakan.

“Kepemimpinan publik tidak muncul secara otomatis dari birokrasi. Hal ini dibangun melalui pelatihan kebijakan yang ketat, pembentukan etika, dan paparan terhadap dinamika kekuasaan yang nyata, di mana keputusan memiliki konsekuensi bagi hutan, sungai, garis pantai, dan kehidupan manusia. Tanpa ini, administrasi publik berisiko menjadi prosedural, diam, atau lebih buruk lagi, terlibat,” tegasnya.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah lama menjadi tulang punggung pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Indonesia dengan memperkuat profesionalisme, integritas, dan kompetensi administrasi. Namun disadari sebuah kenyataan pahit, tata kelola modern membutuhkan lebih dari sekadar administrator yang baik, tetapi juga arsitek kebijakan strategis.

Di seluruh dunia, banyak negara telah menanggapi tantangan ini dengan mengembangkan sekolah kebijakan publik, lembaga yang dirancang bukan untuk menggantikan administrasi publik, tetapi untuk melengkapinya, menjembatani teori dan praktik, data dan penilaian, kepentingan nasional dan tanggung jawab global.

Sementera itu Prof. Thomas Pepinsky, Professor of Government and Public Policy dari Cornell University, sebagai pembicara utama menyampaikan bahwa Indonesia tengah berada pada fase krusial pembangunan yang membutuhkan kebijakan publik berkualitas tinggi dan kepemimpinan sektor publik yang visioner. Menurutnya, kompleksitas persoalan publik saat ini—mulai dari ketimpangan ekonomi, desentralisasi pemerintahan, dinamika politik elektoral, hingga tantangan global seperti perubahan iklim dan transformasi digital menuntut kapasitas analisis kebijakan yang kuat dan berbasis riset.

“Banyak negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik berinvestasi besar pada pendidikan kebijakan publik. School of Public Policy bukan sekadar institusi akademik, tetapi pusat pengembangan kepemimpinan, analisis kebijakan, dan etika publik,” ujar Prof. Pepinsky.

Ia menambahkan bahwa sekolah kebijakan publik memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan praktik pemerintahan. Melalui pendekatan multidisipliner, lembaga ini dapat membekali calon pemimpin publik dengan kemampuan analisis data, perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), serta keterampilan komunikasi dan negosiasi politik.

Prof. Pepinsky juga menyoroti pentingnya konteks lokal dalam pengembangan kebijakan publik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi yang besar dan beragam, Indonesia membutuhkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan analis kebijakan dan pemimpin publik yang memahami dinamika sosial, budaya, dan politik di tingkat nasional maupun daerah. “Kebijakan yang baik harus lahir dari pemahaman mendalam terhadap masyarakat yang dilayani,” tegasnya.

Diskusi ini turut membahas kondisi birokrasi dan kepemimpinan publik di Indonesia yang masih menghadapi tantangan kapasitas dan koordinasi lintas sektor. Tanpa sumber daya manusia yang terlatih secara khusus di bidang kebijakan publik, berbagai program pembangunan berisiko tidak berjalan efektif atau berkelanjutan. Oleh karena itu, pendirian School of Public Policy dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam memperkuat kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, forum ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem kepemimpinan publik. School of Public Policy diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga wadah riset kebijakan, advokasi berbasis data, serta ruang dialog antara pembuat kebijakan dan publik.

Diskusi publik Building Public Leadership diikuti oleh ratusan peserta dari kalangan akademisi, mahasiswa, praktisi kebijakan, analis kebijakan, serta pemerhati isu pemerintahan. Pelaksanaan diskusi publik dilaksanakan secara blended (daring dan luring). Para peserta antusias berdiskusi dan mengajukan pertanyaan yang cukup tajam terkait isu kebijakan publik global seperti sepak terjang Presiden Trump di Venezuela, peran kebijakan publik dalam meningkatkan profesionalisme kepemimpinan sipil, termasuk tentang strategi sekolah kebijakan publik dalam memperkuat kepemimpinan publik, tata kelola etis, dan isu kebijakan publik lainnya.

Melalui diskusi ini, diharapkan muncul kesadaran kolektif dan langkah konkrit untuk mendorong pendirian serta penguatan School of Public Policy di Indonesia sebagai fondasi dalam mencetak pemimpin publik yang berintegritas, kompeten, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.